Rekomendasi Palsu Pilkada Cederai Demokrasi

jpnn.com - JAKARTA - Beredarnya dugaan surat rekomendasi palsu yang diberikan sejumlah partai politik kepada bakal pasangan calon kepala daerah yang akan maju pada pilkada serentak kini menjadi sorotan. Pengamat politik Universitas Pasundan Bandung, Nunung Sanusi menilai, fenomena jika benar ada surat rekomendasi palsu di pilkada sangat membahayakan demokrasi. 

Menurut Nunung, fenomena itu merupakan preseden buruk dan akan berdampak sangat negatif pada citra parpol dan demokrasi. Kata dia, seharusnya parpol harus sudah siap menghadapi sistem pilkada serentak, karena sudah diatur UU. 

"Pilkada ini kan sudah ada mekanismenya, jadi Parpol harus siap kalau mau terlibat, dan mengikuti mekanisme itu," ungkapnya.

Tahapan-tahapan parpol dalam melakukan pencalonan kepala daerah, baik dari internal parpol atau mendukung kader diluar parpol, seharusnya sudah diatur oleh internal parpol. 

"Di internal Parpol juga sudah ada Juklak dan Juknisnya terkait Pilkada, jadi kalau ada surat rekomendasi bodong sebenarnya itu sudah mencederai mekanisme," ujar Nunung.

Dari sisi mekanisme dan aturan main, kata dia, pilkada serentak ini harus lebih baik dan memberikan harapan kepada rakyat. Pengalaman tiga periode, menurutnya, cukup memberikan pengalaman untuk membangun demokrasi.

Kata dia, jangan sampai pelaksanaan pilkada serentak ini lebih buruk. Apalagi diwarnai oleh rekomendasi bodong. "Itu sangat memalukan," tegasnya. 

Menurut Nunung, jika hal itu sudah diawali dengan kebohongan pertama, makan selanjutnya akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain.