Rabu, 17 Juli 2019 – 07:58 WIB

Rekrut TKI, Pemda Harus Terlibat

Minggu, 29 Agustus 2010 – 00:44 WIB
Rekrut TKI, Pemda Harus Terlibat - JPNN.COM

JAKARTA - Analisis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan desentralisasi rekruitmen dan persiapan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Sebab dengan pola sentralisasi selama ini, Pemerintah Daerah (Pemda) hanya menjadi pihak terluar sehingga tidak merasa bertanggung jawab dalam masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

”Alangkah baiknya kalau itu dikelola oleh Pemda soal  penempatan TKI, sehingga ada tanggung jawabnya. Saya kira itu menjadi jalan keluar,” kata Wahyu di Jakarta, Sabtu (28/8).

Menurut Wahyu, selama ini para kepala daerah hanya tahu ada warganya menjadi TKI setelah bermasalah, seperti diancam hukuman mati atau dianiaya majikannya. ”Mereka (kepala daerah) tidak pernah mendapat informasi,” katanya.

Dengan pola desentralisasi, papar alumni Universitas Sebelas Maret Solo itu, maka hal tersebut akan mengurangi mata rantai eksploitasi dan persiapan penempatan TKI dalam negeri. Alasannya, masalah TKI tidak terlepas dari ketidakberesan proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja.

”Yang berlangsung sekarang adalah sentralisasi. Hasilnya eksploitasi, terlalu lama berada di tempat penampungan, atau memalsukan dokumennya karena tidak diurus di tempat calon TKI lahir,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Abdul Malik Harahap, justru menyalahkan kepala daerah. Kata dia, seharunsya dalam proses rekrutmen TKI, kepala daerah harus mewanti-wanti para warganya.

Hanya saja, kata Abdul Malik, dalam proses rekrutmen ada peran calo TKI, utamanya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS ) di daerah. “Inilah yang sekarang kami hilangkan. Mengevaluasi kerja PPTKIS,” ucapnya. (awa/jpnn)

SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar