Rektor IPB Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras, Ini Alasannya...
jpnn.com, BOGOR - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menolak rencana pemerintah mengimpor beras di tengah masa panen raya dan pandemi Covid-19. Sebab, kebijakan itu itu meresahkan petani.
Menurut dia, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor beras karena data Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan stok nasional hingga kini masih cukup. Selain itu, kata Arif indikator produksi, konsumsi, neraca dan harga beras juga tidak merujuk pada kebutuhan impor.
"Kalo dasar dari BPS yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan data sudah jelas, tidak perlunya impor. Apalagi dilihat dari harga di lapangan cenderung menurun," ujar Arif di Bogor, Minggu (7/3).
Dia menyebutkan, BPS telah merilis data potensi produksi beras pada Januari-April 2021, kurang lebih sekitar 14 juta ton. Angka tersebut kata Arif naik 26 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020.
Tak hanya itu, panen raya Januari-April 2021 juga berpotensi surplus sekitar 4,8 juta ton beras.
"Panen raya ini bisa memberikan surplus. Yang penting bagaimana mampu melakukan penyerapan gabah dari para petani," kata dia.
Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah melakukan langkah strategis dalam menyambut panen raya yang sebentar lagi memasuki puncak.
Arif menyebutkan, perlu adanya sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog dan berbagai instansi yang harus dilakukan.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menolak rencana pemerintah mengimpor beras saat petani sedang masa panen.
- Vietnam: Mengimpor Barang dari Uni Emirat Arab Rawan Penipuan
- Bea Cukai Optimalkan Pelayanan & Pengawasan KITE di Banten Lewat Aplikasi SIAP KABAN
- Bea Cukai Banten Terbitkan Izin Fasilitas Gudang Berikat untuk PT Mahasu Bugel Logistik
- Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB Tebar Kebaikan Ramadan Bersama Hafidz & Hafidzah
- BPS Sebut Nilai Tukar Petani Sumsel Naik 2,97 Persen Pada Maret 2024
- Skincare Sumbang Inflasi di Sumsel, Kepala BPS: Banyak yang Ingin Tampil Cantik