Rencana Kenaikan Cukai Rokok 2022 Harus Dihentikan Dulu
jpnn.com, JAKARTA - Dosen Departemen Sosiologi FISIP UGM AB Widyanta menilai rencana kenaikan cukai rokok tahun depan perlu ditunda.
Menurutnya, rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan membuat petani tembakau dan pekerja sigaret kretek tangan (SKT) makin terpojok.
“Secara khusus soal rencana kenaikan cukai rokok 2022 harus dihentikan terlebih dahulu karena pandemi sudah banyak mem-PHK orang. Pemerintah perlu punya sense of crisis karena ini mempengaruhi kehidupan banyak orang,” ujarnya pada Diskusi Publik Asmara UGM: Potret Kebijakan Ekonomi Politik di Sektor Pertembakauan.
Widyanta mengatakan pemerintah dan masyarakat harus melek secara kritis bahwa tembakau merupakan komoditas yang menghidupi banyak keluarga di Indonesia untuk mempertahankan hidup.
“Oke kalau memang negara ini mau menaikkan cukai, negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan petani tembakau dan petani cengkih,” katanya.
Dia berharap negara tidak seenaknya membuat kebijakan di saat negara memperoleh kontribusi cukai hampir Rp200 triliun tiap tahunnya.
“Dengan kontribusi ini, seharusnya pemerintah tidak bisa seenaknya sendiri. Selama ini pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh melakukan proteksi dan pemberdayaan petani tembakau, petani cengkih, dan buruh industri rokok,” tegasnya.
Selain tidak pernah memberdayakan petani tembakau dan cengkih, pemerintah juga abai terhadap masalah tata niaga tembakau dan cengkih yang memberatkan petani.
Kenaikan cukai rokok pasti akan berdampak mulai dari produsen, konsumen, dan petani dan pekerja tembakau.
- Bea Cukai Koordinasi dengan Pemda Upayakan Dampak Dana Bagi Hasil CHT Lebih Terukur
- Bea Cukai Purwokerto Dorong Pengembangan Industri Hasil Tembakau di Purbalingga
- Pemerintah RI Diharapkan Bisa Memaksimalkan Produk Tembakau Alternatif
- Bea Cukai Bahas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil CHT Bersama Pemda di 2 Wilayah Ini
- Mahfud Minta RPP Kesehatan Tak Abaikan Komoditas Tembakau Nasional
- Berdialog dengan Petani Tembakau Klaten, Ganjar: Perlu Ada Pabrik yang Memproduksi Pupuk