APTI menilai aturan turunan PP 28 Tahun 2024 mengancam serapan tembakau lokal. Pemerintah diminta kaji ulang aturan tembakau.
Puluhan organisasi yang mewakili industri tembakau nasional meminta Presiden meninjau kembali sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun…
Petani tembakau di Bondowoso, Jawa Timur mengaku khawatir terkait dorongan aturan penyeragaman kemasan rokok yang akan mempengaruhi serapan…
Gus Lilur menegaskan persoalan rokok ilegal harus diselesaikan melalui pendekatan transformatif, bukan semata represif.
Gus Lilur mendeklarasikan lima amanat utama yang disebut sebagai PANCA AMPERA yang artinya Lima Amanat Petani Tembakau Madura…
Situbondo tercatat sebagai penghasil tembakau terbesar ketiga di Jawa Timur, dengan produksi mencapai 12 ribu ton per tahun.
Politikus PDIP Sofwan Dedy Ardyanto menegaskan bahwa RUU Komoditas Strategis harus berpihak pada rakyat, terutama para petani.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono merasa PP Nomor 28 Tahun 2024 perlu dievaluasi karena berpotensi…
Para petani tembakau, pekerja, hingga pelaku usaha kecil mendesak pemerintah untuk memberlakukan moratorium kenaikan tarif CHT selama tiga…
Kekhawatiran terbesar datang dari sektor pertanian dan perekonomian daerah, terutama di daerah sentra tembakau seperti Kabupaten Bondowoso, Jawa…
Saat ini industri kretek nasional menghadapi berbagai tantangan besar, terdapat 500 peraturan –baik fiskal dan non fiskal—yang dibebankan…
Regulasi pemerintah pusat berdampak langsung pada kesejahteraan petani serta buruh di daerah penghasil tembakau, khususnya Temanggung.
Banyak petani yang merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan kebutuhan mereka.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus mengedepankan kepentingan semua pihak…
Wisnu Brata merasa heran dengan Kementerian Kesehatan karena merancang peraturan tersebut.
PD FSP RTMM-SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berusaha memperjuangkan nasib & melindungi mata pencaharian yang bekerja di…
Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tengah dipertimbangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) telah menimbulkan polemik…
Seluruh pelaku usaha industri hasil tembakau menolak keras ketentuan dalam RPMK terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia mengeluhkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan mata pencaharian para petani tembakau.
Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo menolak kebijakan rokok polos tanpa merek. Kenapa?
Petani tembakau dari berbagai daerah senada menyampaikan penolakannya dan memohon perlindungan pemerintah.
JPNN.com 
