Rencana Pertamina Hapus Premium dan Pertalite Bisa Picu Gejolak Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengingatkan PT Pertamina terkait rencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite.
Lewat akun media sosial di Twitter, Eddy mengingatkan kebijakan itu berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat jika kurang sosialisasi.
Eddy meminta perusahaan pelat merah itu memberlakukan masa transisi dan sosialisasi yang memadai terlebih dahulu.
"Agar peralihan BBM premium dan pertalite ke BBM yang lebih ramah lingkungan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, tanpa ada riak dan gejolak yang tinggi," twit Eddy di @eddy_soeparno, Rabu (2/9).
Dia optimistis masyarakat setuju dengan rencana mengganti BBM jenis premium dan Pertalite dengan jenis lain, jika memang tujuannya agar lebih ramah lingkungan.
"Kami yakin, masyarakat Indonesia peduli pada kualitas lingkungan hidup. Sehingga bersedia membayar BBM dengan harga di atas Premium dan Pertalite, sepanjang dikomunikasikan dengan baik," tulisnya.
Pada bagian lain, peraih gelar master hukum ekonomi dari Universitas Indonesia ini mengingatkan, bahwa menjaga lingkungan dan udara agar tetap bersih dan sehat merupakan tanggung jawab semua pihak.
"Mengontrol kualitas lingkungan hidup, khususnya penanganan polusi udara adalah bentuk tanggung jawab semua, para pengguna bermotor kepada saudara-saudara yang berhak menghirup udara yang lebih bersih," tutur Eddy.
Pertamina perlu berhati-hati, rencana menghapus bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite, berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
- Program DEB Pertamina Dorong Produksi Pangan Desa
- Ini Kontribusi Pertamina untuk Sektor Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045
- PHE Catatkan Kinerja Positif, Produksi Migas Capai 1,04 Juta Barel Setara Minyak per Hari
- Harga BBM Pertamina Turun, Cek Daftar Lengkapnya!
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tinjau Operasional PHM, Dorong Produksi Energi Nasional
- Waka MPR Sebut Kehadiran Prabowo Saat May Day Wujud Komitmen Keberpihakan Kepada Buruh