Respons KSAL soal Kasus Oknum TNI AL Diduga Bunuh Juwita

jpnn.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali merespons kasus oknum TNI AL diduga membunuh seorang wartawati bernama Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Laksamana Ali memastikan kasus pembunuhan yang pelakunya diduga seorang prajurit TNI AL berpangkat kelasi satu, bakal diusut dengan transparan.
Dia menyebut bahwa prajurit TNI AL itu jika terbukti bersalah, bakal dihukum berat.
"Pokoknya proses hukum transparan, dan dihukum berat. Nanti pengadilan yang menentukan," kata Laksamana Ali menjawab pertanyaan wartawan selepas acara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Pada kesempatan terpisah, Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Mayor Laut PM Ronald Ganap menjelaskan prajurit TNI AL yang diduga membunuh seorang jurnalis perempuan itu ialah Kelasi Satu J.
Terduga pelaku telah berdinas sebagai prajurit selama kurang lebih 4 tahun, sedangkan di Lanal Balikpapan, Kelasi Satu J telah berdinas selama kurang lebih sebulan.
Mayor Ronald menyebut oknum TNI AL Kelasi Satu J saat ini ditahan dan diperiksa di Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan.
"Sesuai dengan arahan pimpinan TNI AL, proses hukum akan disampaikan secara terbuka sebagai wujud transparansi pengungkapan kasus yang melibatkan oknum anggota. Tidak ada yang ditutupi," ujar dia saat jumpa pers di kantornya, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (26/3).
KSAL Laksamana Muhammad Ali merespons kasus oknum TNI AL diduga membunuh seorang wartawati bernama Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
- Cucu Bunuh Nenek di Karawang Demi Emas 100 Gram, Begini Kejadiannya
- Denpom TNI Kantongi Bukti Transfer Uang Setoran Judi Sabung Ayam di Lampung
- Jurnalis Masih Hadapi Kerentanan Kerja di Tengah Perayaan May Day 2025
- KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 5,45 T ke Pertamina Diputihkan, Bahlil Berkata Begini
- Mau Kabur ke Luar Kota, Pelaku Pembunuhan Wanita di Bekasi Ditangkap
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi