Respons PDIP terhadap Usulan PT 7 Persen

jpnn.com, MAKASSAR - Partai Golkar dan Partai NasDem mengusulkan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 7 persen pada Pemilu 2024. Angka itu akan diusulkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Angka itu naik tiga persen dari Pemilu 2019 sebesar 4 persen.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya sejauh ini berpegang pada keputusan Kongres V PDIP di Bali 2019, dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta 2020 bahwa PT 5 persen berjenjang ke bawah. Maksudnya 5 persen untuk DPR RI, 4 persen DPRD provinsi, dan 3 persen DPRD kabupaten/kota.
"Sesuai keputusan kongres yang diperkuat dalam Rakernas, PDIP mengusulkan PT 5 persen, tetapi berjenjang ke bawah,” kata Hasto kepada wartawan usai membuka Rakerda I DPP PDIP Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (12/3).
Namun demikian, Hasto mengatakan PDIP tetap memerhatikan dan menghargai Partai Golkar dan Partai Nasdem yang ingin menaikkan angka PT menjadi 7 persen.
"Karena Golkar dan Nasdem mengusulkan 7 persen, kami juga harus memerhatikan bagaimana musyawarah guna membangun demokrasi yang lebih sehat," ungkap Hasto.
Dia beralasan, di era banyaknya partai politik sekarang ini, diperlukan pula multipartai yang sederhana. "Ini dalam rangka penguatan sistem presidensial itu sendiri," kata anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, sejumlah partai telah merespons atas keputusan Golkar dan Nasdem tersebut.(boy/jpnn)
Menurut Hasto, sesuai keputusan kongres yang diperkuat dalam Rakernas, PDIP mengusulkan PT 5 persen, tetapi berjenjang ke bawah.
Redaktur & Reporter : Boy
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Politikus PDIP Apresiasi Ide Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengisian DRH NIP PPPK? Simak Penjelasan Kepala BKN, Alhamdulillah Perjuangan Tak Sia-sia
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina