Respons Sanggam Hutapea Setelah Unesco Beri Kartu Kuning untuk Kaldera Toba, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati dan pelaku pariwisata Sanggam Hutapea merespons setelah UNESCO memberi kartu kuning ke kawasan Danau Toba akibat minimnya aksi sejak ditetapkan sebagai Global Geopark tahun 2020.
Sanggam mendorong para wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara yang saat ini duduk di kursi DPR RI memberikan perhatian serius terhadap kawasan Danau Toba.
Dia mengatakan anggota DPR RI khususnya dari daerah pemilihan Sumut II dan III, yang bersinggungan langsung dengan kawasan Danau Toba harus memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba.
“Salah satu faktor tidak maksimalnya pengelolaan kawasan Danau Toba sesuai rekomendasi Unesco adalah lemahnya pengawasan,” ujar Sanggam Hutapea dalam keterangan tertulis pada Kamis (28/9).
Sebab jika sejak awal ada pengawasan yang baik tentu para pengurus yang ditunjuk mengelola dan mengembangkan kawasan Danau Toba pasca-diterima Unesco, tidak akan jalan di tempat.
Oleh karena itu, dia berharap para wakil rakyat di DPR RI dari dapil Sumut aktif melakukan pengawasan sebagai salah satu fungsi melekat pada para anggota DPR RI.
Dia berharap dengan pengawasan yang aktif dari anggota DPR, ke depan pengelolaan kawasan Danau Toba berjalan sesuai rekomendasi Unesco
Disamping fungsi pengawasan, menurut Alumnus pascasarjana Universitas Gajah Mada, fungsi anggaran yang juga melekat pada para anggota DPR RI, kiranya dimaksimalkan untuk memperjuangkan anggaran untuk pengelolalaan dan pengembangan kawasan Danau Toba di tingkat pusat.
DPR harus memberikan perhatian serius ke kawasan Danau Toba setelah Unesco beri kartu kuning akibat minimnya aksi sejak ditetapkan sebagai Global Geopark 2020.
- Budaya Jamu Diakui UNESCO, Rosita Berharap Minuman Rempah Makin Digemari
- 2024, Kemendikbudristek Targetkan Jalur Rempah Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Program JUT dari Kementan Sukses Tingkatkan Nilai Tambah Petani, DPR Beri Apresiasi
- Kejagung Tangkap Jaksa Gadungan Mengaku dari Jamintel, Sahroni: Hukum Berat
- Anggota Komisi XI DPR Ingin Atmosfer Kolutif di LPEI Bisa Segera Dibersihkan
- Soal Jabatan Gubernur dan Wagub Ditunjuk Presiden, FPDIP: Mengingkari Amanat Reformasi