Revisi APBN, DPR: Alihkan Anggaran Untuk Memerangi Covid-19

“Saya kira DPR harus cepat merevisi APBN kita untuk mengalokasikan hal tertentu. Misalnya, bila ada pembangunan termasuk perpindahan ibu kota, kalau memang itu bisa ditangguhkan dulu untuk menyelesaikan (corona) ini,” ungkap Syarief.

Selain itu, Syarief melanjutkan, juga untuk merealokasikan anggaran lain seperti perjalanan dinas. Sebab, dalam situasi wabah corona ini, anggaran perjalanan dinas tentu banyak yang tidak dipergunakan.

“Begitu juga pembangunan-pembangunan tertentu yang tidak mendesak, bisa atau harus cepat dialihkan. DPR harus cepat,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan saran penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpuu) APBN 2020 biar lebih cepat? Syarief mengatakan hal itu bisa saja dilakukan pemerintah mengingat kondisi sekarang sudah sangat mendesak.

“Artinya, jangankan yang diatur dalam konstitusi, yang tidak diaturpun dalam kondisi darurat seperti ini, bisa diambil pemerintah untuk kepentingan orang banyak.  Itulah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi yang dikenal dengan salus populi suprema lex esto,” kata dia.

Menurut dia, langkah cepat harus dilakukan. Sebab, daerah pun menunggu arahan dari pemerintah pusat berkaitan dengan beberapa hal dalam penanganan wabah corona ini. Terlebih lagi, kata dia, banyak daerah yang masih keterbatasan alat kesehatan maupun alat pelindung diri.

“Kemudian berkaitan dengan proses lelang untuk alat-alat kepentingan kesehatan, itu harus ada petunjuk. Kalau bisa tidak dilelang, tetapi kan harus ada peraturan hukumnya karena mereka takut kalau dilakukan ada permasalahan hukum. Jadi, harus cepat pemerintah mengantisipasi hal itu,” ujar dia.

Oleh karena itu, Syarief juga menyarankan DPR tidak perlu lagi untuk memperpanjang masa reses yang bakal habis pada 29 Maret 2020 ini.