Revitalisasi Lokalisasi Bisa Dilakukan Tanpa Mengusir

jpnn.com - JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault ikut berkomentar tentang penertiban lokalisasi Kalijodo. Menurut Mantan Ketum KNPI itu, penertiban tak boleh dilakukan dengan kekerasan.

“Dengan melibatkan kepolisian apalagi TNI bisa berisiko membenturkan masyarakat dengan penguasa  Terjadilah dikotomi rakyat dan penguasa, penindas dan tertindas. Ini tidak boleh terjadi dalam eksekusi public policy di manapun di dunia,” kata penggemar Iwan Fals itu, Rabu (17/2).

Dia menambahkan, Pemprov DKI sebenarnya bisa melakukan banyak cara. Di antaranya adalah membangun fasilitas yang layak untuk permukiman. Misalnya sekolah, tempat ibadah, balai latihan kerja, lapangan bermain, lapangan olah raga bahkan tempat ibadah.

Itu adalah bagian social engineering yang bisa dilakukan. Dakwah dan dialog adalah tools yang jitu untuk menangani permasalah sosial seperti ini. Selain itu, ulama, akademisi, dan pemuka daerah juga perlu dilibatkan. Artinya musyawarah mufakat merupakan kunci utama.

“Banyak jalan menuju Roma namun tidak dengan menunjukan arogansi kekuasaan. Itu adalah cara-cara kuno yang tidak laku lagi,” ujar mantan Menpora itu.

Pemprov DKI Jakarta juga bisa meniru langkah Singapura. Sebab, Singapura punya kasus yang sama Keong Saik Road, Tanjong Pagar yang merupakan red light district alias zona merah. Pemerintah Singapura ternyata bisa merevitalisasi dengan cara yang manis.

“Direvitalisasi tanpa harus mengusir apalagi menggusur kegiatan prostitusi. Dengan dibangunnya daerah tersebut,srumah-rumah bordil otomatis menjadi terkucil dan akhirnya daerah tersebut menjadi bersih,” kata Adhyaksa.

Saat ini, wilayah itu sangat trendy dan menjadi salah satu tujuan wisatawan. Nah, warga Kalijodo sebenarnya juga bisa diarahkan melalui perniagaan yang positif. Lingkungan juga harus ditata sesuai masterplan. (jos/jpnn)