Ribuan Komisaris dan Direksi di BUMN Titipan Siapa?
Kamis, 23 Juli 2020 – 22:15 WIB

Adian Napitupulu saat wawancara dalam program Ngomongin Politik (NGOMPOL) JPNN.com. Foto: Fais Nasruloh
jpnn.com, JAKARTA - Pentolan aktivis 98 Adian Napitupulu mengatakan, nama-nama yang mengisi posisi direksi maupun komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah, merupakan orang titipan.
“Pernah enggak dapat informasi, dicari lowongan untuk mengisi direksi dan komisaris BUMN? Setahu saya tidak pernah ada. Berarti, posisi ini bukan yang dibuka untuk rakyat, yang diseleksi secara terbuka,” ujar Adian dalam 'Bincang Santai Dengan Adian Napitupulu' yang disiarkan langsung di YouTube, Kamis (23/7).
Politikus PDI Perjuangan ini kemudian meminjam informasi yang sebelumnya disampaikan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Maret lalu. Disebutkan, jumlah perusahaan BUMN beserta anak, cucu dan cicit berkisar 1.000-1.200 perusahaan.
"Kenapa antara 1000-1200, kenapa tak ada angka yang pasti? Artinya, data tentang jumlah BUMN tidak valid. Padahal, ada triliunan uang untuk membangun BUMN sebagai benteng, datanya tidak valid. Tetapi tidak apa-apa, saya pakai saja data itu untuk sementara," ucapnya.
Adian kemudian memerinci tiap perusahaan pelat merah diisi 3 orang direksi dan 3 orang komisaris. Maka totalnya berkisar 6.000-7.200 orang.
"Okelah, kita pukul rata ada seribu orang titipan partai, relawan, kementerian lain. Dari beberapa pemberitaan kan sebelumnya menyebut ada ratusan orang titipan. Berarti ada 5.000 orang lain yang kita tak tahu itu titipan siapa," ucapnya.
Menurut Adian, bisa saja dari 5.000 pejabat tersebut ada sejumlah orang yang merupakan titipan pengusaha tertentu, mafia proyek, mafia alat kesehatan, keluarga tertentu dan lain-lain. Tentu akan sangat berbahaya bagi BUMN.
Pentolan aktivis 98 Adian Napitupulu mengatakan, nama-nama yang mengisi posisi direksi maupun komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah, merupakan orang titipan.
BERITA TERKAIT
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Pengemudi Daring Ingin Potongan Aplikator Turun Jadi 10 Persen, Adian Siap Memperjuangkan
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang