Robert Kardinal Sebut Masyarakat Papua Kecewa dengan Pelaksanaan Pemekaran

Pengaturan kepegawaian dan status Aparatur Sipil Negara (ASN) juga belum jelas. Dia khawatir jika ini terus berlanjut, akan memicu ketidakpuasan masyarakat yang lebih besar lagi terhadap Pemerintah.

"Ini persoalan besar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terlibat langsung menuntaskan ini," dorongnya.

Lebih lanjut, Robert mengungkapkan, situasi ini menujukkan bahwa kebijakan pemekaran di Tanah Papua ini belum berefek kepada masyarakat.

Dia khawatir, jika situasi ini terus berlanjut, anggaran dan program Pemerintah yang seharusnya untuk pendidikan dan kesehatan, dapat dialihkan untuk pembangunan kantor pemerintahan hingga infrastruktur, imbas dari kebijakan efisiensi.

"Jadi terkesan kebijakan pemekaran ini, khususnya di Papua tidak sungguh-sungguh. Ngapain ada provinsi baru kalau kantor, aparatur, sampai infrastrukturnya tidak ada," sesalnya.

Legislator asal Papua Barat Daya ini berharap Pemerintah pusat, melalui Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dapat segera mengkoordinasikan penuntasan persoalan hambatan pembangunan di Papua ini.

Sebab mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus, ketuanya diemban oleh Wapres.

Dia yakin, melalui koordinasi Wapres, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pihak terkait lainnya dapat duduk bersama mengatasi hambatan pemekaran di Papua ini. Sebab pembanguan di Papua saat ini sudah sangat terganggu.