Roket Hamas Jangkau Ibu Kota Israel

PPIP, ujar Din, akan kembali menggalang dana untuk disampaikan langsung kepada pemerintah Palestina. "Pemerintah Indonesia yang baru harus tetap mendorong untuk dilakukan keberpihakan terhadap Palestina," ujarnya.
 
Sementara itu, kecaman serupa datang dari LSM Kontras. Kontras menilai serangan tersebut merupakan tindakan brutal dalam pelanggaran HAM. "Kami berada di pihak korban sipil, bukan atas nama agama tertentu. Hamas dan militer Israel harus segera menghentikan pertumpahan darah tanpa penundaan lebih lanjut," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kemarin.
 
Kontras menuntut pemerintah Indonesia untuk segera bertindak dan ikut ambil bagian dalam meredakan konflik tersebut. Caranya, antara lain, membentuk misi pencarian fakta untuk membuat laporan kerusakan, jumlah korban, dan pelanggaran HAM lainnya. Hasilnya bisa dijadikan pijakan untuk melakukan langkah lebih lanjut.
 
Kontras juga meminta pemerintah Indonesia menjadi mediator antara kedua negara tersebut.

"Tapi, tetap mengedepankan two states solution," tambahnya. Pertimbangan utamanya adalah hubungan baik antara Indonesia dan Palestina yang terjalin sejak puluhan tahun lalu. (mia/bay/byu/AP/AFP/c10/kim)