JPNN.com 
RUU APBN 2023 Disetujui jadi UU, Kamrussamad Merespons, Singgung Soal Ancaman Resesi Global
"Semua ini akan berujung pada terganggunya komoditas pangan dan energi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Kamrussamad mengatakan bahwa APBN 2023 harus menjadi instrumen untuk menjaga resiliensi dan shock absorber daya beli masyarakat.
“Waspada, tetapi tetap fleksibel,” tegasnya.
Pada 2023, lanjut dia, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di angka 7,5 persen - 8,5 persen.
Padahal di 2022, tingkat kemiskinan masih 9 persen.
Untuk menurunkan 1,5 persen bukan hal yang sederhana di tengah gelombang resesi 2023.
"Oleh sebab itu, bantalan sosial harus selalu disiapkan dengan baik di APBN 2023. Ini penting untuk menjaga konsumsi masyarakat yang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kita,” kata Kamrussamad. (boy/jpnn)
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyatakan bahwa APBN harus memiliki resiliensi di tengah ancaman resesi global 2023.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- RDP di DPR, Ahmad Luthfi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Jawaban Guyon Soal Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Singgung Soal Turunnya Belanja Iklan
