RUU Penyadapan Bukan Hanyak untuk KPK

RUU Penyadapan Bukan Hanyak untuk KPK
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8). Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - DPR mewacanakan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan.

Usulan tersebut adalah salah satu rencananya hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, RUU Penyadapan itu sebenarnya sudah ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dia menjelaskan, RUU Penyadapan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bahwa prosedur penyadapan harus diatur melalui undang-undang,” kata Masinton di gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/2).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menjelaskan bahwa MK dalam putusannya menyatakan hingga saat ini belum ada pengaturan yang komprehensif tentang penyadapan.

Menurut Masinton, MK juga berpendapat bahwa penyadapan merupakan bentuk pelanggaran right of privacy sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dapat dibatasi.

“Hal ini jelas melanggar UUD 1945. Menurut MK, perlu dibuat undang-undang khusus yang mengatur prosedur penyadapan yang dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang melakukan penyadapan,” ungkap Masinton.

Berdasarkan putusan MK hingga saat ini belum ada pengaturan yang komprehensif tentang penyadapan.