JPNN.com 
RUU Pilkada Bakal Disahkan Bulan Depan
Ia menambahkan, pada tahun 2020 akan digelar Pilkada serentak menyeluruh (nasional) untuk 539 kabupaten/kota termasuk provinsi, kecuali daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus untuk Pilkada 2018 masa jabatan kepala daerah hanya dua tahun, sehingga tak dihitung satu periode.
"Namun, mereka bisa running (maju) lagi untuk lima tahun berikutnya pada Pilkada tahun 2020 itu, artinya ada konpensasi,” katanya.
Menyinggung isu pecah kongsi kepala daerah dengan wakilnya, Djohermansjah menegaskan jika saat ini ada 331 kepala daerah dari 534 yang tersangkut kasus hukum.
"Mereka yang berkasus itu merupakan dampak dari ongkos Pilkada yang begitu mahal akibat mekanisme pemilihan langsung. Untuk itu, pemerintah mengusulkan agar kepala daerah dipilih DPRD. Tapi, kalau DPR memutuskan sebaliknya, pemerintah tetap akan mengikuti," pungkas Djohermansjah. (ind)
JAKARTA - Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja optimistis jika RUU Pilkada yang sudah dibahas selama dua tahun lebih itu akan segera disahkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tuntaskan Kemiskinan, Khofifah Bersama Muslimat NU Terbukti Mampu Mengatasi Persoalan Rakyat
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan
- Chaidir Minta Peserta Seleksi PPPK tak Tergoda Rayuan Oknum yang Menjanjikan Kelulusan
- Pemprov Jateng: PLTS Off-Grid Bebas Dipasang Mandiri Tanpa Tergantung PLN
- Vasektomi Menjadi Syarat Penerima Bansos Berpotensi Pidana
- Haidar Alwi Nilai Jenderal Listyo Sigit Kapolri Terbaik Sepanjang Masa
