Said Abdullah Meluruskan Soal Pendanaan Pembangunan IKN

“Untuk mengundang minat swasta terlibat dalam pendanaan IKN, kami akan fokus pada kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara yang menjadi aset Pemerintah Pusat,” ujar Said.

Menurut Said, skema pemanfaatan BMN ini jauh lebih realistis mengajak swasta berpartisipasi buat IKN, ketimbang meminta mereka tabur uang ke IKN secara langsung.

Jika mereka mau, kata Said, tentu skema investasi langsung ke IKN akan jauh lebih baik.

Namun, dengan potensi market yang belum konkrit, perlu berhati hati melakukan hal itu, sehingga mereka masih ragu ragu.

“Lebih realistis melibatkan sektor swasta dalam pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan hasilnya untuk pendanaan IKN,” ujar Said.

Ketiga, Ganjar - Mahfud akan merevisi kebijakan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah di IKN yang mencapai 190 tahun, meskipun diberikan secara bertahap.

Said menilai konsesi ini sangat tidak adil, khususnya bagi generasi mendatang yang seharusnya memiliki hak yang sama.

Dia mengiangtakan jangan merebut hak mereka atas tanah dengan membuat HGU 190 tahun untuk kita manfaatkan pada kehidupan kita di masa sekarang.