Said: Jokowi Harus Siap dengan Tudingan Tidak Konsisten

jpnn.com, JAKARTA - Airlangga Rangka Jabatan

Argumentasi Presiden Joko Widodo terkait rangkap jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dinilai sulit diterima. Apalagi alasan yang dikemukakan karena sisa pemerintahan periode ini tak sampai dua tahun lagi.

“Sebab bongkar-pasang anggota kabinet merupakan hal yang lazim dilakukan, bahkan hingga detik-detik akhir suatu pemerintahan. Sepanjang ada alasan pembenar, presiden tidak memiliki hambatan apa pun mengganti para pembantunya,” ujar pengamat politik Said Salahudin di Jakarta, Selasa (23/1).

Menurut Said, kalau presiden beralasan bidang industri akan terganggu jika Airlangga diganti, maka dengan alasan yang sama presiden juga bisa mempertahankan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

“Saya menduga ada faktor lain yang coba disembunyikan presiden di balik alasan mempertahankan Airlangga. Sepertinya ini terkait strategi presiden untuk mempertahankan posisinya di periode berikutnya,” kata Said.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini menduga, presiden sangat memerlukan Golkar jika ingin menang di Pilpres 2019 mendatang. Karena itu, Jokowi membolehkan Airlangga rangkap jabatan agar tetap memiliki wibawa dan posisi tawar di hadapan ketua umum Partai Golkar itu.

Sementara di sisi lain, Golkar juga memerlukan posisi menteri yang saat ini ditempati Airlangga, dalam rangka pemenangan partai di Pemilu 2019.

"Di situlah pertemuan kepentingan Jokowi dan Golkar yang saya duga menjadi alasan presiden mempertahankan Airlangga sebagai Menperin. Konsekuensinya, presiden siap dengan tudingan tidak konsisten pada soal isu rangkap jabatan menteri," pungkas Said.(gir/jpnn)