Sama-Sama Tak Miliki Visi Hukum
Jumat, 19 Juni 2009 – 19:03 WIB

Sama-Sama Tak Miliki Visi Hukum
Di kubu SBY, hadir ketua Tim Sukses SBY Hatta Radjasa, Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie, dan Ketua DPP Andi Mallarangeng. Sementara di pihak JK, tampak Fahmi Idris dan Yuddy Chrisnandy. Dari KPU sebagai penyelenggara hadir Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan anggota KPU Endang Sulastri.
Debat pertama calon presiden berlangsung kemarin di studio Trans Corp di Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Temanya, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM. Masing-masing calon mengajukan diri sebagai calon terbaik yang lebih berhak menjadi Presiden RI selanjutnya.
Seluruh tiga pasangan hadir. Yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK). Megawati dan SBY kompak mengenakan baju merah. Mega dengan kebaya, SBY dengan batik, sementara, JK mengenakan jas dengan kemeja putih. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan didaulat menjadi moderator.
Pertanyaan Anies adalah mengenai tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah tentang pungli di instansi pemerintah. JK yang mendapat giliran pertama mengatakan pungli bisa dibasmi apabila kesejahteraan PNS tercukupi. Dengan gaji yang cukup, mereka tidak akan mencari tambahan uang dengan menarik pungli. Namun, kata dia, pada saat yang sama kinerja mereka harus terukur dan memiliki standar kinerja. "Juga harus ada hukuman bagi mereka yang menarik pungli," katanya.
JAKARTA - Pentas debat calon presiden yang dihelat tadi malam, dinilai tidak memunculkan optimisme dalam dunia hukum, khususnya masa depan pemberantasan
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026