Sanitasi Buruk Rugikan Rp 56 T
Sabtu, 03 Januari 2009 – 02:34 WIB

Sanitasi Buruk Rugikan Rp 56 T
JAKARTA - Kajian Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk mencapai Rp 56 triliun per tahun. Kerugian tersebut dihitung dari akumulasi pengeluaran untuk pengobatan diare dan hilangnya produktivitas kerja. Untuk mencegah kematian akibat diare, Bank Dunia mendorong pemerintah mengampanyekan program cuci tangan dengan sabun pada lima momen penting. Yakni, sebelum menyiapkan makanan atau susu botol, sebelum menyuapi atau menyusui anak, sebelum makan, sebelum buang air besar, dan setelah buang air besar. ”Cuci tangan dengan sabun dapat mencegah 50 persen penularan penyakit infeksi, termasuk flu dan diare,” katanya.
Spesialis Komunikasi Bank Dunia Yosa Yuliarsa mengatakan, kerugian ekonomi yang berasal dari biaya kesehatan menduduki peringkat paling tinggi dengan nilai Rp 30 triliun per tahun. Angka tersebut diperoleh dari 90 juta kejadian diare yang mendapatkan pelayanan kesehatan per tahun. ”Berdasar penelitian Bank Dunia, sanitasi buruk menyumbang 30 ribu kematian balita akibat diare setiap tahun,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (2/1).
Baca Juga:
Secara tidak langsung, ujar Yosa, sanitasi buruk juga menyumbang 50 ribu kasus malnutrisi dan infeksi pada balita dan dewasa per tahun. Padahal, kematian akibat diare termasuk jenis kematian yang dapat dicegah dengan sanitasi dan perilaku higienis. Sebab, 90 persen penyebab diare adalah makanan atau minuman yang tercemar bakteri e-coli dari tinja. ”Secara global, setiap 15 detik satu anak mati akibat diare,” terangnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Kajian Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk mencapai Rp 56 triliun per tahun. Kerugian tersebut dihitung dari akumulasi
BERITA TERKAIT
- Bupati Sumedang Berharap Buruh Sejahtera dan Turut Menggerakkan Ekonomi di Indonesia
- Tampilan Kartu Ujian PPPK Tahap 2 Terbaru, Yang Belum Silakan Cetak Lagi
- Sidang Gugatan Pedagang Ayam vs BRI Ditunda Lagi, Haris Azhar Kritik Ketidaksiapan Bank
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- Ratusan Honorer Resmi jadi PPPK, 4 Hal Penting yang Harus Dilakukan