Sarana dan Prasarana Minim, Hanya 2 SMP di Kubu Raya Gelar UNBK
Pihaknya juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Rekomendasi itu diharapkan dapat mengurai permasalahan mengenai minimnya sarpras pendidikan.
“Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti rekomendasi Panja. Karena bukan hanya masalah sekolah rusak, dari 1,8 juta ruang kelas yang ada, setidaknya 1,3 juta ruang kelas mengalami kerusakan. Namun, itu belum berbicara tentang perpustakaan, laboratorium, dan lainnya,” imbuh Fikri.
Politikus asal dapil Jawa Tengah itu pun menyoroti mengenai penerapan kurikulum.
Menurutnya, penerapan kurikulum masih menjadi problematika karena daerah masih ada yang menggunakan KTSP dan Kurikulum 2013.
“Ini mau pakai Kurikulum 2013 atau KTSP, ternyata ini menjadi problematika besar. Kementerian terkait harus menetapkan kejelasan mengenai kurikulum yang akan digunakan, karena elemen pendidikan menjadi bingung. Dan ini memengaruhi sarana prasarana yang harus disiapkan. Tentu sarpras untuk Kurikulum 2013 berbeda dengan KTSP,” jelas Fikri.
Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus menjelaskan, dari 220 SMP yang melaksanakan UN di daerahnya, hanya dua sekolah yang melaksanakan UNBK.
Sisanya masih menerapkan ujian asional kertas dan pensil (UNKP). Dua sekolah itu pun swasta, yakni SMP Tunas Bangsa dan SMP Taruna.
Ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) berlangsung pada 2,3,4, dan 8 Mei 2017.
- Komisi VI DPR Apresiasi Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023
- Putu BKSAP Sebut Namibia Ingin Belajar Teknologi Air dan Pangan dengan RI
- Putu Rudana Inisiasi Pembentukan Indonesia-Africa Parliamentary Partnership
- Dewas Memeriksa Pelanggaran Etik, Lalu Pimpinan KPK Berkomentar Negatif
- Pimpinan Komisi II Bakal Cecar Pemerintah Soal Mundurnya Kepala Otorita IKN
- Singgung Temuan BPK di Sidang Paripurna, Rieke PDIP Minta Pembatalan Tapera