Satu Dokter Layani 3.500 Orang

Kerjasama antara Malayisa dan Bruinei juga terus digalang. Penyelanggaraan pendididikan dokter di kedua negara ini diharapkan bisa dipelajari di Indonesia. Misalnya saja, Malaysia dikenal memiliki sistem pendidikan yang terintegral, Dekan FK biasanya langsung menjabat RS Pendidikan.

Begitu juga dengan Brunei yang dikenal memiliki sistem rektrutmen yang baik. Di Brunei hanya ada satu fakultas kedokteran dan hanya menerima 20 mahasiswa per tahun. ‘’Kerjasama ini kita upayakan diperluas dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Kamboja Laos dan lainnya,’’ ungkapnya.

Kedepan, lanjutnya, diharapkan ada standarisasi kualitas dokter masyarakat ASEAN. Sehingga mobilisasi tenaga kesehatan dalam masyarakat ASEAN, seperti halnya masyarakat Uni Eropa bisa diantisipasi sejak dini. ‘’Penapisan dokter dengan kualifikasi tertentu tetap kita lakukan. Di Indonesia, seorang dokter yang boleh berpraktek harus lulus ui kompetensi yang dilakukan secara serentak,’’ beber akademisi Universitas Diponegoro Semarang ini.

Diketahui, saat ini ada ambiguitas terkait pendidikan kedokteran di Indonesia, paska penerapan pola pendidikan baru. Seorang mahasiswa yang awalnya baru bisa menjadi dokter dengan waktu studi yang lama, sekitar tujuh tahun. Kini bisa disingkat dengan waktu lima tahun. Sarjana kedokteran hanya bisa diraih dalam waktu 3,5 tahun atau tujuh semester. Dan gelar/titel dokter atau pendidikan profesi bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Percepatan waktu studi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas lulusan institusi kedokteran, sehingga fenomena mal praktek dikhawatirkan marak terjadi. Dan masyarakat yang akan menjadi korban.