Satu per Satu Partai Pendukung Tinggalkan KMP, Simak Komentar Fadli Zon Di Sini

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon kembali menegaskan tak adalah masalah kalau pada akhirnya Partai Golkar bergabung dengan partai pendukung pemerintah.
"Saya rasa, tidak ada masalah kalau Partai Golkar menyatakan mendukung pemerintah tapi tetap bersama Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab selama ini KMP tidak pernah mengganggu pemerintah. Apalagi dengan bergabungnya Golkar agar rakyat dapat menikmati kesuksesan tersebut. Itu kalau sukses, ya," katas Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (25/1).
DI KMP lanjutnya, ukurannya jelas, kalau program pemerintah bagus tentu didukung. Sebaliknya, jika program yang tidak bagus tentu KMP tidak didukung tapi dikoreksi. Gerindra sendiri ujar Fadli tetap di luar pemerintahan.
Ditanya, apakah bergabungnya PAN, Golkar dan sangat mungkin PKS dengan pemerintah merasa KMP ramai-ramai ditinggal?, Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan tidak ada urusan tinggal-meninggalkan di sini.
"Saya rasa fenomena ini bukan masalah meninggalkan, kami di KMP komunikasinya harus terbuka dan kami tahu, apa yang sedang terjadi atas kemelut di internal Golkar dan kami pahami itu," tegasnya.
Dia jelaskan, partai politik di KMP akan tetap bersama-sama karena cita-cita KMP bukan oposisi atau mendukung pemerintah, tetapi meletakan kepentingan nasional di atas kepentingan yang lain. "KMP itu mendukung Pancasila dan UUD 1945," ujar Fadli.
Terakhir di jelaskan, ada frasa yang berbeda dalam hal "mendukung" dan "tidak mendukung". "Itu lah masalahnya, ini soal diksi saja, kan selama ini kami mendukung program yang dinilai bagus, tapi kalau program itu kurang bagus, pasti dikritik," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon kembali menegaskan tak adalah masalah kalau pada akhirnya Partai Golkar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026