SBY Ajak Parpol Jorjoran Belanja
Bisnis Atribut Parpol Selamatkan Rakyat dari Krisis
Minggu, 21 Desember 2008 – 20:22 WIB

SBY Ajak Parpol Jorjoran Belanja
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku setuju-setuju saja dengan kebijakan partai politik (paprol) yang menjelang Pemilu 2009 jor-joran mencetak kaus dan spanduk sebagai upaya sosialisasi sekaligus merebut hati rakyat. Sebab, menurut SBY, itu juga bagian dari perputaran ekonomi yang menguntungkan sebagian rakyat Indonesia.
"Saya setuju-setuju saja kalau sekarang parpol bikin kaus, spanduk dimana-mana, karena itu juga bagian dari perputaran ekonomi yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita," kata Presiden SBY dalam salah satu bagian pidatonya saat membuka Munas ke-5 KADIN Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/12).
SBY pada kesempatan itu banyak bicara soal bagaimana agar perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia terus bisa bertahan menyusul krisis keuangan global yang akibatnya juga dirasakan oleh Indonesia. "Ini mungkin menggembirakan para Ketua Umum Parpol. Tapi ya nggak apa-apa. Itu juga bagian dari bisnis asalkan itu dananya dari sumber yang halal," tegasnya lagi yang kontan disambut tepuk-tangan oleh para undangan yang hadir.
SBY pada kesempatan itu juga berharap agar para ekonom, termasuk dunia usaha tidak membuat situasi krisis saat ini menjadi lebih seram. Sebaiknya, tegas SBY, biarkan saja segala sesuatunya berjalan dengan baik dan apa adanya. "Jangan kita kita seram-seramkan. Biarkan saja segala sesuatunya berjalan seperti apa adanya. Jangan karena kita ikut terkena imbas krisis keuangan global, segala sesuatunya menjadi lebih seram," harapnya.
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku setuju-setuju saja dengan kebijakan partai politik (paprol) yang menjelang Pemilu 2009 jor-joran
BERITA TERKAIT
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026
- NasDem Karawang Bangun Kantor Megah Simbol Pemersatu