SBY akan Surati Parpol Koalisi

Dari kubu partai koalisi, Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta menyatakan bahwa pidato SBY terkait koalisi masih bersifat umum. Evaluasi yang digariskan mengarah pada pola substansi koalisi dan komunikasi. Dalam hal substansi, patut disimak apakah PKS melanggar kontrak politik karena ikut mengajukan hak angket. "Kita compare, mana yang melanggar," kata Anis di ruang kerjanya, kemarin.

Dalam hal komunikasi, Anis menilai poin inilah yang seharusnya dilakukan evaluasi. Menurut Anis, semua keputusan strategis seharusnya dibicarakan dengan pimpinan partai. PKS selama ini mencoba tunduk, namun aturan komunikasi itu tidak pernah dilakukan. "Kita tidak pernah diajak bicara itu sering. Saat pembentukan Setgab misalkan, kita terima jadi (tanpa dilibatkan pembahasan)," ujar dia memberi contoh.

Pola yang terjadi saat ini, kata Anis, bukanlah pola koalisi yang sehat. Dalam forum Setgab, Partai Demokrat mengundang dalam kapasitas mensosialisasikan kebijakan. Seharusnya, ada ruang bagi anggota koalisi untuk membahas kebijakan tersebut. "Apa sebenarnya kendala Presiden mengundang (anggota) koalisi" Selama ini kita diperlakukan sebagai partai akuisisi, bukan koalisi," kritik Anis.

Jika memang, pada akhirnya PKS dikeluarkan dari koalisi, Anis mempersilahkan hal itu. Menurut dia, PKS memiliki pengalaman menjadi oposisi di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. PKS sudah mendukung SBY sejak Juli 2008 melalui kontrak politik tertulis. Jika memang SBY memutuskan mengeluarkan PKS, Anis meminta hal itu dilakukan melalui kontrak tertulis. "Kalau diawali baik, kami minta juga diakhiri dengan baik," tandasnya.