SBY Ingatkan Jokowi Hal-hal Dianggap Sepele tapi Penting

jpnn.com - JAKARTA - Hal-hal kecil mulai diingatkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk presiden dan wapres terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Salah satunya mengenai penetapan pembantu-pembantu presiden dan wapres di kesekretariatan.

"Ini sepertinya sepele tapi penting. Untuk juga saya berikan kesempatan ruang untuk presiden terpilih dan wapres, dalam menetapkan pembantu-pembantu presiden dan wapres dalam hal ini, sekretariat presiden," ujar Presiden di kantornya, Jakarta, Kamis (11/9).

Presiden dan wapres, kata dia, berhak unntuk memilih pejabat kepercayaan yang dianggap cakap unttuk menjadi ketua sekretariat presiden, ajudan presiden dan wapres. Serta ajudan untuk ibu negara dan istri wapres.  Biasanya, tutur Presiden, perangkat terdekat kepala negara dan wakilnya itu berasal dari TNI AL, AD, AU dan kepolisian.

Namun, ia persilakan Jokowi memilih sendiri. Apabila orang-orang yang dipilih belum ada dalam proses seleksi presiden terpilih dan wapres maka tetap harus disesuaikan dengan kriteria TNI/Polri.

"Apabila Pak Jokowi menginginkan seseorang, boleh saja tapi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan TNI/Polri dan tetap mengikuti seleksi. Itu harus. Organisasi akan senang karena dihormati. Kemudian, putusan dan penetapan kita serahkan pada presiden dan wapres terpilih," imbuh Presiden.

Selain masalah perangkat pembantu presiden, SBY juga menyoroti masalah pergantian pimpinan di BUMN. Presiden SBY menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mengganti pimpinan BUMN di akhir masa transisi. Hal itu, kata dia, dipersilakan dilakukan sesuai kebijakan Jokowi mendatang.

"Ini juga saya harapkan tidak timbulkan persoalan apapun. Apalagi isu dan fitnah, maka kami juga tidak melakukan pergantian pimpinan BUMN. Presiden barulah pada saatnya nanti dengan aturannya nanti akan menetapkan siapa pejabat BUMN yang perlu ditugaskan," tegas Presiden.

Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi diingatkan untuk menjalankan pergantian sesuai aturan yang berlaku. Dimulai dari proses RUPS dan fit and proper test oleh Menteri Negara BUMN.