SBY Janji Ikuti Hasil Munas NU

Selain soal pajak, presiden sempat menanggapi isu korupsi. Terkait hal itu, SBY menyambut baik pula rekomendasi mengenai pemberantasan korupsi. Menurut dia, hingga saat ini pemerintah konsisten dan konsekuen dalam memberantas korupsi. Pemerintah tidak tebang pilih dan pandang bulu menyangkut hal tersebut.

"Dari sekian banyak kasus yang diproses KPK, ada yang berasal dari parpol saya. Ada juga orang yang dianggap dekat dengan saya. Hukum tetap harus ditegakan," tegas SBY.

Namun, sedikit berbeda dengan soal pajak maupun korupsi, terkait dengan hasil munas lainnya yang merekomendasikan pilkada gubernur maupun bupati/wali kota kembali dipilih DPRD, SBY hanya menyinggung sekilas. Dia mengingatkan, kalau sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah model desentralisasi dan otda.

Pada kesempatan tersebut, di depan para ulama dan musyawwirin, SBY menerima secara simbolis draf rekomendasi hasil munas. Ketua Umum Tanfidziyah PB NU Said Aqil Siraj yang menyerahkannya.