SBY Minta Masyarakat Berpikir Jernih

JAKARTA - Gelombang aspirasi yang mendesak agar Gubernur Jogjakarta ditetapkan dengan status penetapan, mendapat respon dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden meminta agar usulan-usulan yang ada bisa disampaikan secara konstruktif melalui Pemerintah maupun DPR.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Wanggai, kemarin (14/12). Menurut Velix, Presiden telah mendengar dan mengetahui proses sidang rakyat yang digelar DPRD bersama ribuan warga Jogja. Presiden sangat menghargai berbagai pandangan dan masukan dari elemen-elemen masyarakat tersebut. "Karena masih dalam penggodokan yang komprehensif, Presiden meminta agar masyarakat dapat berpikir jernih," ujar Velix.

Menurut Velix, Presiden SBY sangat menaruh hormat kepada masyarakat Jogja. Penyelesaian UU Keistimewaan DIY ini merupakan amanat konstitusi, khususnya pasal 18B Ayat 1 UUD 1945. Pemerintah ingin memberikan kepastian payung hukum yang jelas perihal otonomi asimetris bagi Yogyakarta. "Tujuannya, substansi dari keismewaan ini perlu diwadahi dalam kerangka hukum yang jelas," ujar dia.

Karena itu, penyusunan RUUK DIY ini tidak diletakkan dalam kerangka politik praktis, namun diletakkan dalam pedoman otonomi daerah yang juga memadukan pilar keistimewaan, pilar NKRI, dan pilar nilai-nilai demokrasi. Dalam menyusun RUUK ini, prinsip-prinsip ke-bhinneka-an, kekhususan, hak asal-usul daerah, kerakyatan, dan sosial budaya selalu dikedepankan oleh Pemerintah. "Pilar demokrasi tentu tidak bisa dilupakan," kata Velix.