Minggu, 17 Februari 2019 – 20:45 WIB

Sebelum ke Harvard, Digembleng Profesor

Jumat, 16 September 2011 – 07:55 WIB
Sebelum ke Harvard, Digembleng Profesor - JPNN.COM

JAKARTA -- Hari ini, Jumat (16/9), 19 bupati/walikota akan berangkat ke AS. Di Negeri Paman Sam, para kepala daerah itu akan kuliah singkat di Harvard University. Jika selama ini ada pejabat ke luar negeri dicap semata plesiran, program yang juga diikuti 19 kepala Bappeda ini tidak bisa dianggap main-main. Untuk persiapannya saja, lima hari para peserta sudah diigembleng para profesor di Badan Diklat Kemendagri, Jakarta.

Di masa persiapan ini, para peserta sudah 'melahap' materi perkuliahan singkat dari para pakar pemerintahan daerah. Antara lain pakar public policy dari Universitas Indonesia (UI) Prof Eko Prasojo, DR Wahyudi Kumorotomo dari Universitas Gadjah Mada (UGM), bahkan ada guru besar yang didatangkan dari Harvard University.

Eko Prasojo yakin, program Kemendagri dengan menggandeng lembaga nirlaba Rajawali Foundation ini sangat bermanfaat bagi para kepala daerah. "Ini akan menambah kapasitas mereka dan memberikan filosofi baru pemerintahan," ujar Eko di sela-sela menyampaikan materi pembekalan, kemarin.

Bukan pembekalan biasa, para peserta harus membedah kasus di pemerintahan lokal. Kasusnya pun tak boleh sembarangan. "Harus yang berat, yang tinggi tantangannya, dan dicari solusinya," ujar Bupati Samosir, Mangindar Simboloan, yang mengikuti  pembekalan.

Masa persiapan ini, selain bermanfaat untuk pengayaan kemampuan menyelesaikan persoalan pelik, juga sekaligus menciptakan suasana agar peserta tak kaget begitu masuk ke ruang kuliah Harvard University. "Jadwal jam per jam kita sudah dikasih tahu. Begitu kita sampai di sana, kita harus langsung mengikuti kebiasaan di sana. Begitu ketat dan berat," imbuh Mangindar, pria yang sebagian rambutnya memutih itu.

Materi perkuliahan di Harvard, termasuk jadwalnya, juga sudah diserahkan ke para peserta seminggu yang lalu. Termasuk juga kegiatan di luar bangku kuliah, yang berupa studi kasus di sejumlah negara bagian di AS. Dari berkas materi yang sudah diterimanya itu, Mangindar mengaku sudah tahu materi pokok kuliah singkat, yakni berakhir 16 Oktober 2011.

"Nanti kita studi kasusnya di North Carolina, karena di sana dinilai sebagai pemerintahan lokal yang sangat demokratis dan lebih inovatif. Inti pelatihan ke Harvard ini kan dua hal itu yang akan dituju," kata Mangindar.

Menurut Eko Prasojo, efektif, nanti tiga minggu kuliah di Harvard. "Dua minggu di kelas, satu minggu kunjungan ke beberapa negara bagian. Mereka nantinya wajib baca tiga kasus setiap harinya dan wajib mencari solusinya," ujar Eko Prasojo.

Pandangan senada disampaikan Dr Wahyudi Kumorotomo dari UGM. Katanya, selama ini ada pandangan miring jika ada kepala daerah yang berbondong-bondong peri ke luar negeri. "Yang ini lain. Ini sangat positif," ujarnya.

Mangindar sendiri mengaku perkuliahan singkat di Harvard ini cukup berat. "Ada celetukan kawan-kawan, ini seperti kuliah S3. Sepulang dari sana, kita juga diminta membuat laporan ilmiah, laporan akademis, bukan laporan perjalanan," kata Mangindar.

Sebelumnya, Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, biaya program ini semua ditanggung Harvard Kennedy School of Managemen, termasuk biaya akomodasi  dan konsumsinya. Untuk perjalanan dinas dan uang saku dibiayai APBD. "Tetapi kecil, tidak signifikan," kata Dony, panggilan Reydonnyzar.

Harvard University dipilih karena merupakan lembaga internasional yang kredibel dan terpercaya. "Harvard lembaga school of government terbaik. Kebanyakan lembaga birokrasi di asia belajarnya di sini. Juga untuk menambah wawasan kepala daerah," papar Dony. (sam/jpnn)

Daftar pejabat daerah yang berangkat ke Havard
1. Erry Nuradi, Bupati Pemkab Serdang Bedagai
2. Taufik Batubara, Kepala Bappeda Pemkab Serdang Bedagai
3. Mangindar Simbolon, Bupati Pemkab Samosir
4. Hotraja Sitanggang, Kepala Bappeda Pemkab Samosir
5. Indra Catri, Bupati Pemkab Agam
6. Isman Imran, Kepala Bappeda Pemkab Agam
7. Muzni Zakaria, Bupati Pemkab Solok Selatan
8. Said Alkhudri, Kepala Bappeda Pemkab Solok Selatan
9. Herliyan Saleh, Bupati, Pemkab Bengkalis
10. Joni Indra Bustian, Kepala Bappeda Pemkab Bengkalis
11. Sukmajaya, Bupati Pemkab Sukabumi
12. Dody Achdiyat Somantri, Kepala Bappeda Pemkab Sukabumi
13. Sambari Halim Radianto, Bupati Pemkab Gresik
14. Bambang Isdianto, Kepala Bappeda Pemkab Gresik
15. Samsul Ashar, Walikota Pemkot Kediri
16. Rahmad Hari Basuki Kepala Bappeda Pemkot Kediri
17. Abdullah Azwar Anas, Bupati Pemkab Banyuwangi
18. Agus Siswanto Kepala Bappeda Pemkab Banyuwangi
19. Rendra Kresna, Bupati Pemkab Malang
20. Nehruddin, Kepala Bappeda Pemkab Malang
21. Muhammad Ruzaidin Noor, Walikota Pemkot Banjarbaru
22. Muhammad Aswan, Kepala Bappeda Pemkot Banjarbaru
23. Rita Widyasari, Bupati Pemkab Kutai Kartanegara
24. Machmudan, Kepala Bappeda Pemkab Kutai Kartanegara
25. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Walikota Pemkot Denpasar
26. I Gusti Putu Anindya Putra, Kepala Bappeda Pemkot Denpasar
27. Zulkifli Muhadli, Bupati Pemkab Sumbawa Barat
28. Amry Rakhman, Kepala Bappeda Pemkab Sumbawa Barat
29. Arifin Junaidi, Bupati Pemkab Luwu Utara
30. Syamsul Syair, Kepala Bappeda Pemkab Luwu Utara
31. Suhardi Duka, Bupati Pemkab Mamuju
32. Jund Maulana, Kepala Bappeda Pemkab Mamuju
33. Piet Inkiriwang, Bupati Pemkab Poso
34. Sinsigus Songgo, Kepala Bappeda Pemkab Poso
35. Burhan Abdurrahman, Walikota Pemkot Ternate
36. Said Assegaf, Kepala Bappeda Pemkot Ternate
37. Rycko Menoza, Bupati Pemkab Lampung Selatan
38. Edarwan, Kepala Bappeda Pemkab Lampung Selatan
39. Zudan Arief Fakhrulloh, Kepala Biro Hukum Kemendagri
40. Yusharto Huntoyungo Kabid Otda dan Pum Badan Diklat Kemendagri
SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar