Seharusnya Panglima TNI Tak Buru-buru Melempar Isu
Anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu menuturkan, Panglima TNI sebaiknya tidak menyampaikan informasi sensitif seperti itu ke publik. Sebab, efeknya adalah muncul kegaduhan.
"Masyarakat akan menilai ada apa ini? Mengingat lima ribu senjata itu sama dengan (kebutuhan) lima batalion tempur. Jadi ada apa dan mengapa?" kata pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu.
Seperti diketahui, Gatot dalam acara dengan para sesepuh TNI di di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9), mengungkapkan adanya institusi yang berencana mendatangkan lima ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Jokowi. Namun, Gatot tidak memberikan info secara terperinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.
Sedangkan Wiranto dalam siaran pers Kemenkopolhukam kemarin (24/9) menyatakan, yang ada adalah 500 senjata api pesanan BIN. Itu pun bukan impor, melainkan pesan ke PT Pindad.
Wiranto menegaskan, senjata yang dipesan juga bukan standar TNI sehingga prosedur pengadannya cukup izin di Mabes Polri. "Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden," ungkap Wiranto.(boy/jpnn)
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai polemik soal pembelian 5.000 senpi seharusnya sudah selesai dengan klarifikasi dari Menkopolhukam Wiranto.
Redaktur & Reporter : Boy
- Panglima TNI: Modernisasi Kopassus Dilakukan secara Bertahap
- Bagi Jenderal Maruli, Pengubahan KKB ke OPM Berdampak Seperti Ini
- Ubah Sebutan KKB Menjadi OPM, Panglima TNI Banjir Dukungan
- Aburizal Bakrie Dukung TNI-Polri Menindak Tegas OPM
- Panglima TNI Bersama Sejumlah Tokoh Tinjau Arus Balik Lebaran 2024, Lihat
- TB Hasanuddin: Perubahan Penyebutan KKB Menjadi OPM Memiliki Dampak Politis