Sejumlah Alternatif Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Beban Dibagi dengan Pemda?

”Pak JK bilang memang BPJS (Kesehatan, Red) sedang dicarikan (solusi). Misalnya tambahan keuangan dan sebagainya,” ungkap Tirto.

Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Bambang Widianto menuturkan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah alternatif untuk mengatasi defisit BPJS itu.

Diantaranya kenaikan premi, tidak semua layanan ditanggung oleh BPJS, dan ada pembangian kewenangan ke pemerintah daerah.

”Ide Pak Wapres nih desentralisasi pembagian beban sama pemerintah daerah. Harusnya dicoba dong kata Pak Wapres pembagian beban itu,” kata Bambang usai dia mengantar tamu wapres tersebut.

Sedangkan keinginan agar perusahaan farmasi menjadi provider langsung BPJS Kesehatan sepertinya akan sulit diwujudkan. Sebab, yang mengerti kebutuhan obat adalah rumah sakit atau dokter.

”Yang tahu penggunaan obatnya siapa? kan dokter yang tahu. Jadi rumah sakitnya, jadi memang begitu,” ungkap Bambang.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bertanggungjawab langsung terhadap utang obat.

BACA JUGA: Jangan Lagi Korban Kecelakaan Mendapatkan Dobel Klaim