Sejumlah Elemen Pergerakan Bedah Buku Hitam Prabowo di Bandung

Sejumlah Elemen Pergerakan Bedah Buku Hitam Prabowo di Bandung
Sejumlah elemen masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, aktivis 98, dan pemuda menggelar bedah Buku Hitam Prabowo Subianto; Sejarah Kelam Reformasi 1998 karangan Buya Azwar Furgudyama. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, aktivis 98, dan pemuda menggelar bedah Buku Hitam Prabowo Subianto; Sejarah Kelam Reformasi 1998 karangan Buya Azwar Furgudyama.

"Kegiatan bedah Buku Hitam Prabowo Subianto ini bagian dari upaya publik dalam rangka semarak hari HAM internasional, konsolidasi demokrasi, persiapan menghadapi Pemilu 2024 serta suksesi kepemimpinan nasional dan pengingat kepada rakyat Indonesia terkait tragedi pelanggaran HAM Berat 98 di Indonesia," jelas Pegiat Pemilu dan Demokrasi Hasnu Ibrahim di Bandung, Selasa (12/12).

Menurut Hasnu, pemilu merupakan momentum yang pas bagi publik agar menjegal politikus busuk tidak kembali berkuasa pada proses elektoral di 2024 mendatang seperti pelanggar HAM berat dan dinasti politik.

"Harga bangsa Indonesia terlalu mahal rasannya jika kemudian negeri ini dipimpin oleh pelanggar HAM berat dan menabrak rambu-rambu pemilu dan konstitusi akibat menguatnya dinasti politik," ujar Hasnu.

Buku Hitam Prabowo ini, kata Hasnu, bukan saja pengingat akan tragedi kelam kemanusian di tanah air. Namun publik juga diaktifkan nalarnnya oleh penulis bahwa ada upaya pembangkangan terhadap konstitusi dan menguatnya dinasti politik yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

"Sebagai pegiat pemilu dan demokrasi tentu kita menentang pemimpin pelanggar HAM berat dan dinasti politik karena merugikan rakyat Indonesia," pungkas Hasnu.

Selanjutnya, Dosen Fakultas Hukum UNISBA dan PBHI Yogyakarta Dian Andriasari mengatakan persoalan HAM ini harus dijadikan isu utama dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Mengacu beberapa laporan, kata Dian Andriasasi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini sejak zaman reformasi hingga setelahnya belum terlihat.

Menurut Hasnu, pemilu merupakan momentum yang pas bagi publik agar menjegal politikus busuk tidak kembali berkuasa pada proses elektoral di 2024

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News