Sekjen DPR Akui Penunjukan Konsultan Tanpa Tender

Namun tidak dijelaskan proyek apa lagi yang mereka kerjakan pada masa anggaran 2009. "Saat itu, proyeknya kan multiyears sehingga dilanjutkan kontraktor yang sama," kata Nining.

 

Penunjukan langsung itu, lanjut dia, juga sudah diketahui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai lembaga yang mengatur standardisasi gedung pemerintah. Pada 2010, terjadi perubahan konstruksi, dari gedung yang sudah didesain 27 lantai menjadi 36 lantai. Setjen DPR lantas menunjuk kembali dua kontraktor itu sebagai lembaga konsultan. "(Penunjukan langsung pada 2010) itu juga direkomendasikan oleh PU," ujarnya menegaskan.

 

Nining menambahkan, rencana anggaran pembangunan gedung DPR tidak bisa dipisahkan di setiap masa anggaran. Sifat anggarannya yang jamak atau multiyears memungkinkan Setjen DPR untuk menetapkan satu kontraktor guna mengelola bidang yang sama hingga tuntas. "Semua yang kami lakukan sudah berdasar konsultasi dengan pihak terkait," tegasnya.(bay/dyn pri/c6/agm)