Sekjen PD Selidiki Asia Sentinel di Hong Kong, Ini Hasilnya

Hinca memastikan Asia Sentinel tidak teregistrasi di Dewan Pers Hong Kong. Bahkan, sosok John Berthelsen juga tak dikenali di sana.
Tak berhenti di situ, Hinca bertemu dengan Asosiasi Jurnalis Hong Kong. “Kami bertemu dengan sekretaris dan pengurusnya,” ujarnya.
Politikus asal Sumatera Utara itu juga menanyakan apakah Berthelsen terdaftar sebagai anggota Asosiasi Jurnalis Hong Kong. “Jawabnya tidak!” ujar Hinca.
Oleh karena itu PD menyatakan pemberitaan Asia Sentinel tidak kredibel, beropini penuh fitnah dan tidak berdasar. Menurut Hinca, menarik dan mencabut pemberitaan saduran dari Asia Sentinel merupakan perbuatan mulia.
“Tetapi kami tidak berhenti. Kami akan tuntaskan seluruh pihak yang telah menyebarluaskan dan menggoreng ini,” ucap Hinca.
Rencananya, Hinca akan segera kembali ke Jakarta dan membeberkan temuannya di Hong Kong ke Dewan Pers, terutama temuan tentang Asia Sentinel yang tak bisa dipercaya. “Dalam bahasa Medan disebut abal-abal,” pungkasnya.
Sementara itu, JPNN sebagai portal berita pertama di Indonesia yang menyadur Asia Sentinel juga telah mencabut laporannya dan. JPNN menarik berita berjudul Media Asing Beber ‘Konspirasi Kejahatan Besar’ Era SBY yang tayang pada 12 September 2018 pukul 09.19. Baca juga: Maaf, Asia Sentinel Mengaku Salah dan Copot Artikel soal SBY
Pemberitaan JPNN itu bersumber pada artikel berjudul Indonesia’s SBY Government: ‘Vast Criminal Conspiracy' di laman Asia Sentinel. Sedangkan Asia Sentinel telah menarik berita itu dan mengunggah artikel lain berjudul Apology to President Yudhoyono and Democrat Party of Indonesia.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan telah mendatangi alamat kantor redaksi Asia Sentinel di Hong Kong dan memastikan portal berita itu tidak kredibel.
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- Hari Kartini; Annisa Pohan Mendorong Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi
- Matahari Kembar
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Anggap Sistem Pengawasan Nol Besar, Minta KY Dibubarkan
- Suap ke Hakim Rp 60 Miliar, Hinca: Ada Korupsi Besar yang Mau Ditutupi
- Demokrat: 5 Pansus Baru Penting untuk Atasi Masalah Krusial Jakarta