Selamat Pagi PPPK, Bu Titi Honorer K2 Mengaku Sudah Malas

"Berbagai alasan pemerintah ini hanya buat sakit hati. Jawabannya sekarang begini, besok begitu. Lain pula besoknya lagi. Namun judulnya tetap PHP (pemberi harapan palsu)," cetusnya.

Titi dan kawan-kawannya sudah berusaha mendekati masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menanyakan kapan SK diberikan.

Namun, jawaban BKD menunggu petunjuk pusat. Sebaliknya pusat bilang tergantung daerah.

Jawabannya semua begitu dan sepertinya ini jadi senjata pemerintah saling lempar melempar untuk mengulur waktu.

"Saya lebih percaya BKD bahwa semua tergantung pusat. Alasannya lebih logis karena bagaimana daerah bergerak kalau aturannya saja tidak ada. Yang buat aturan itu kan pusat," sergahnya.

Dia pun mengimbau pemerintah untuk tidak terus memberikan PHP kepada PPPK.

Bagaimanapun NIP dan SK merupakan hak mereka.

Apalagi sejak 51.293 honorer K2 dinyatakan lulus PPPK, mereka tetap bekerja. (esy/jpnn)