Selamatkan Aktor Intelektual, Polri Dituding Memutarbalikan Fakta

Apalagi lanjut Akil, keterlibatan Andi Nurpati, saat memimpin rapat pleno KPU dan menjadikan surat MK Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 sebagai dasar untuk meloloskan Dewie Yasin Limpo meraih kursi DPR sangat jelas melanggar hukum sebab yang bersangkutan mengetahui keberadaan surat asli MK dengan substansi yang berbeda.

Untuk itu kata Akil lagi, pihaknya mendorong penyidik bekerja sesuai jalur yang benar dan tidak keluar dari fakta hukum yang didapat dari temuan tim investigasi MK, Panja Mafia Pemilu DPR, dan hasil rekonstruksi Bareskrim Polri di kantor KPU, MK, dan JakTV.

"Orang yang jelas terlibat, penyidik masih ragu menetapkan jadi tersangka. Ini soal logika hukum yang kita hubungkan dengan fakta-fakta yang tidak nyambung," tandasnya. (kyd/jpnn)