Selandia Baru Akui Sulit Damaikan Perbedaan dengan Tiongkok
"Jika ada masukan dari Departemen Pertahanan atau badan keamanan yang mengubah pandangan mereka tentang implikasi keamanan nasional dari infrastruktur strategis, kami sekarang memiliki UU terkait hal itu," jelasnya.
Komite Keamanan Nasional Kabinet telah menugaskan Kementerian Pertahanan untuk memberikan masukan tentang penyewaan pelabuhan tersebut.
Akhir tahun lalu, pemerintah federal mengesahkan UU yang menambah kewenangan mereka untuk membatalkan perjanjian antara negara bagian dengan negara asing.
Kewenangan ini telah digunakan untuk membatalkan MoU antara Pemerintah negara bagian Victoria dan Tiongkok terkait proyek Belt and Road Initiative.
Perjanjian sewa Pelabuhan Darwin ke perusahaan Tiongkok ini telah dikonsultasikan oleh Pemerintah negara bagian Australia Utara ke Departemen Pertahanan sebelum ditandatangani pada tahun 2015.
Anggota DPR dari faksi pemerintah Barnaby Joyce mengatakan menyewakan Pelabuhan Darwin merupakan kebijakan tidak becus sejak awal.
"Kita baru saja tersadar, betapa kita harus mempersiapkan diri agar Australia bisa sekuat dan secepat mungkin," ujarnya.
"Memiliki pelabuhan (yang dikelola) Tiongkok di bagian utara Australia bukanlah langkah yang bijaksana," ujar mantan wakil perdana menteri ini.
Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan perbedaan nilai-nilai dan kepentingan Selandia Baru dan Tiongkok
- Ketika Yahudi Australia Berubah Pikiran soal Israel, Simak Ceritanya
- Dunia Hari Ini: Rekor Roti Terpanjang di Dunia Dipecahkan di Prancis
- Mendag Zulhas Sebut Oil Tanker yang Dibeli dari China Ini Tak Layak, Bakal Dikembalikan
- Dunia Hari Ini: Israel Serang Rafah, Meski Hamas Setujui Gencatan Senjata
- Dunia Hari Ini: Lebih dari 70 Orang Tewas Akibat Banjir di Brasil
- Menpora Dito: Pencapaian Tim Uber Indonesia Sudah Melampaui Target