Semua Jenderal Bakal Ditarik

"Sekarang juga tidak (akan) ada Pos Pol. Yang ada Sub-sektor," ungkap BHD, menjelaskan soal penggantian nama satuan kewilayahan Polri terkecil tersebut. Kebijakan itu menurut Kapolri, dilakukan untuk memangkas jalur birokrasi pelayanan, yang selama ini dinilai menghambat pelayanan kemasyarakatan Polri.

Sementara itu, hasil Rapim lainnya yang juga dipaparkan, adalah dalam hal pembenahan dan evaluasi beberapa program Polri yang telah digelar sejauh ini. Tujuannya, untuk mempercepat realisasi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Restra) Polri tahap II. "(Ke depan) Polri harus menjamin pelayanan sampai ke komunitas (masyarakat) terkecil," ujar Kapolri lagi.

Tak ketinggalan, demi menyongsong berlakunya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), jajaran Kehumasan Polri pun turut diinstruksikan untuk segera berbenah. Nantinya kata BHD, penyampaian informasi publik oleh Polri, harus bisa diberikan hingga dari satuan-satuan kecil di daerah. Sebagai contoh misalnya di Polsek dan (level) Pospol, perwira tertinggi di satuan tersebut harus pula bisa berperan selaku Humas dalam memberikan informasi.

Sebagai gambaran, Rapim Polri ini sendiri telah digelar sejak Senin (8/2) lalu. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwira tinggi Polri, baik yang dari daerah maupun yang berdinas di institusi lain. Rapim ini dibuka secara resmi oleh Presiden SBY, dengan materi pembicaraan selain dari Polri, juga diberikan oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. (zul/jpnn)