Sentil Wakil Rakyat, Ketua BEM UI: Setop Politisasi Vaksin Nusantara
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra mengkritisi Komisi IX DPR RI terkait vaksin nusantara.
Dia menilai komisi yang membidangi kesehatan itu cenderung mengabaikan penjelasan detail Kepala BPOM Penny K. Lukito terkait uji klinis fase I vaksin nusantara yang digagas mantan Menkes Terawan Agus Putranto beberapa waktu lalu.
Menurut Leon, vaksin Covid-19 memang sangat diperlukan saat ini, tetapi bukan berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan.
Bahkan, Presiden Joko Widodo mendukung semua pengembangan vaksin, tetapi memercayakan evaluasi penilaiannya kepada BPOM.
"Berdasarkan hasil uji klinis BPOM, ternyata vaksin nusantara ini belum lulus uji klinis fase satu. Ini berarti vaksin nusantara belum lulus penilaian oleh BPOM," ucap Leon dalam keterangannya kepada media, Minggu (11/4).
Oleh karena itu, Leon mengimbau semua pihak memahami bahwa vaksin harus memenuhi standar yang berlaku, serta melewati tahapan uji klinis secara benar mengacu prosedur yang telah ditetapkan.
"Meskipun produk anak bangsa, tidak lantas asal-asalan sehingga bisa mengorbankan nyawa banyak orang karena dipolitisir," tegas Leon.
Dia pun mengingatkan agar jangan ada manuver atau politisasi yang cenderung membabi buta dari para wakil rakyat di Senayan terhadap vaksin yang awalnya bernama Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) itu.
Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra meminta DPR menghentikan politisasi vaksin nusantara dan menyerahkan pada tahapan uji klinis.
- BPOM Sidak Ratusan Klinik Kecantikan, Lebih dari 50 Ribu Produk Berbahaya Disita
- Pakar Sebut Ancaman Bromat dalam AMDK Nyata
- AMDK Aman dikonsumsi, Ini Syarat-Syarat dari Pemerintah
- Bea Cukai Musnahkan Roti Milk Bun Asal Thailand, Jumlahnya Gak Main-Main
- BPOM Gelar Konsultasi Publik Terkait Rancangan Revisi Peraturan Bahan Kosmetik
- YLKI & BPKN Desak BPOM Teliti Kandungan Bromat di AMDK