Seperti Ini Cara Menteri Yasonna Pacu Ditjen AHU Menyusun Rencana Program Kerja

Seperti Ini Cara Menteri Yasonna Pacu Ditjen AHU Menyusun Rencana Program Kerja
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Prof. Yasonna H. Laoly membuka Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Yogyakarta. Foto dok humas Ditjen AHU

“Dalam waktu dekat ini tim assessor MER FATF akan melaksanakan on site visit. Untuk itu, Ditjen AHU perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi rekomendasi FATF yang diimplementasikan dalam 46 rencana aksi,” tegas Yasonna.

Dia meminta aksi yang menjadi tanggung jawab Ditjen AHU seperti terkait dengan Mutual Legal Assistance (MLA), pembinaan dan pengawasan notaris serta regulasi Badan hukum termasuk pengawasan Beneficial Ownership (BO).

Selain itu, Indonesia melalui Ditjen AHU juga perlu menguatkan kerjasama dengan negara anggota konvensi anti korupsi (United Nations Convention Against Corruption), konvensi tindak pidana terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) dan Drugs Convention.

Selain itu, Yasonna menjelaskan bahwa Ditjen AHU perlu serius mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan yang ada di Ditjen AHU sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan tersebut ditunjang dengan bandwidth (jaringan) yang lebih baik.

Lebih jauh, Yasonna menyampaikan saat ini Kemenkumham dalam proses merealisasikan kebijakan pemerintah melalui persiapan alih tugas jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Salah satu tahapan yang sedang dilakukan adalah  pengusulan JFT baru seperti analis hukum, mengingat masing-masing unit eselon I memiliki karakteristik yang spesifik, maka silahkan setiap unit membuat JFT yang sesuai dengan karakteristiknya.

Sementara, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar mengatakan kegiatan ini tidak hanya sekadar menjadi forum untuk merefleksikan kinerja Ditjen AHU selama tahun anggaran 2019, melainkan juga akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran ide dan gagasan untuk menyusun Action Plan Ditjen AHU Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan action plan tersebut bertujuan untuk memastikan agar seluruh sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal termasuk peningkatan kemampuan ASN.

Yasonna menuturkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai unit eselon I dengan layanan publik terbanyak di Kemenkumham, yakni 97.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News