Serap Aspirasi Publik Terkait UU Cipta Kerja, Pemerintah Bentuk Tim Independen
Tim ini diharapkan dalam waktu dekat segera bisa menjalankan tugasnya untuk menampung aspirasi masyarakat, dan akan berkantor di kantor Kemenko Perekonomian, di Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara.
Selain itu, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah menyediakan saluran yang menampung aspirasi secara daring melalui Portal Undang-Undang Cipta Kerja.
Saat ini telah dimuat dalam portal tersebut sebanyak 30 Peraturan Pelaksanaan, yang terdiri dari 27 RPP dan 3 RPerpres.
Pemerintah juga sedang mengejar penyelesaian 13 RPP dan 1 RPerpres sisanya, antara lain RPP yang terkait dengan Ketenagakerjaan yang masih dilakukan pembahasan di Tripartit Nasional yang terdiri dari pemerintah, pekerja dan pengusaha.(chi/jpnn)
Adapun tim yang dimaksud terdiri dari para ahli dan tokoh dari berbagai bidang yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Tanggapi Putusan MK, Airlangga: Saatnya Kembali Merajut Persatuan
- Mewakili Jokowi di Asia Business Councils, Airlangga: Inflasi Tetap Terkendali
- Soal Aklamasi di Munas Golkar, Airlangga: Insyaallah
- Mardiono PPP Hadiri Halalbihalal Golkar, Ganjar Merespons Begini
- UU Cipta Kerja Wujudkan Ekonomi Indonesia Lebih Inklusif
- Menko Airlangga: Sampai Juni Harga BBM Tak Naik