Setgab Klaim Restui Presiden Tentukan Calon Panglima

JAKARTA - Direktur Riset Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyesalkan pernyataan Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkap bahwa nama calon Panglima TNI yang diajukan presiden ke DPR juga melalui restu dan persetujuan Setgab.

"Jika itu memang terjadi, seharusnya tidak perlu diekspos, cukup konsumsi internal Setgab saja," kata Yunarto Wijaya di Jakarta, Kamis (23/9). Namun karena itu sudah terjadi, lanjutnya, maka pernyataan itu sekaligus semakin memperlihatkan bahwa TNI masih terjepit didalam konstelasi kekuatan politik di negara ini.

"Idealnya, jangankan nama calon Panglima TNI untuk dibawa Setgab, dalam sistem presidesil DPR pun tidak lazim memiliki hak menguji kelayakan dan kepatutan seorang calon Panglima TNI," tegasnya.

Sebab, identitas TNI adalah alat negara, yang seharusnya bebas dari kepentingan politik apapun.  Proses pemilihan yang harus melalui persetujuan parlemen akan berujung pada kompromi politik dari partai-partai yang ada didalamnya, seperti yang dapat terlihat dari pernyataan Setgab kemarin, imbuhnya.