Siap-siap Pak Jokowi, Besok Ribuan Bidan Desa Bermalam di Istana
jpnn.com - JAKARTA - Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia kembali menyerukan aksi nasional untuk mengawal hak kepastian kerja, bagi seluruh bidan desa PTT. Mereka bahkan akan menginap di depan Istana Merdeka, Jakarta.
"Besok siang sekitar 2000 bidan desa PTT (Pusat) akan turun ke jalan. Kami juga akan menginap di Istana sampai ada keputusan Presiden Jokowi," kata Ketum Forbides PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Rabu (24/8).
Dia menambahkan, aksi ini dipicu janji politik hitam di atas putih dan pernyataan berulang kali MenPAN-RB sejak 28 September 2015. Bahwa bidan desa berlabel PTT angkat diangkat sebagai pegawai tetap negara, sesuai aspirasi dan tuntutan bidan desa PTT (Pusat).
Kemudian, pada 4 Mei 2016, gelombang perlawanan bidan desa berlabel PTT kembali pecah. Lantaran janji Yuddy waktu itu meleset. Januari hingga April 2016 tak kunjung terealisasi.
Kemenkes dan KemenPAN-TB kembali mengeluarkan pernyataan resmi akan mengangkat bidan desa PTT semuanya sebagai CPNS. Bahkan Kemenkes telah mengeluarkan pengumuman resmi penerimaan bidan desa PTT di lingkungan Kemenkes.
Tahapan seleksi administrasi telah dilakukan dengan kelulusan berkas, dan pelaksanaan tes CAT juga telah dilakukan sejak 19-26 Juli 2016. Karena alasan itu, mereka bakal kembali menggelar demo.
"Terjadi pengunduran jadwal pengumuman yang tadinya 12 Agustus 2016 menjadi 26 Agustus 2016, tinggal hitungan 2x24 jam dari sekarang. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami, rencana apalagi yang disusun pemerintah, kok bisa diundur-undur," tegasnya. (chi/jpnn)
JAKARTA - Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia kembali menyerukan aksi nasional untuk mengawal hak kepastian kerja, bagi seluruh bidan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hobi Naik Gunung? Dokter Ratih Berbagi Kiat Terhindar dari Keram Perut Saat Haid
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Garut tak Berpotensi Tsunami
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Pengamat Sebut Motif Kematian Tidak Wajar Anggota Polri Penting Diungkap, Singgung Pembinaan Mental