Siapkan Proposal Investasi, Menpar Percepat BOP dan KEK

Siapkan Proposal Investasi, Menpar Percepat BOP dan KEK
Menpar Arief yahya. Foto: pojoksatu

jpnn.com - JAKARTA - Menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo di Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Kawasan Strategis Nasional (KSN),  di Istana, Senin, (6/6),  Menpar Arief Yahya langsung berlari. Ngebut menuntaskan proposal investasi di 10 Bali Baru, lengkap dengan size, berapa nilai investasi yang dibutuhkan, IRR, ROI, Payback Periode, sampai ke perhitungan BEP. 

"Minggu depan kami akan running dengan yang siap. Misalnya Tanjung Lesung, Morotai, Tanjung Kelayang, yang sudah benar-benar layak dipresentasikan ke investor. Lainnya, harus segera mengejar, kalau lambat ya ditinggal, cari kawasan lain yang lebih welcome untuk bergerak lebih cepat," tutur Menpar Arief Yahya. 

Ada 10 Bali Baru yang dilaunching sejak awal 2016 ini. Diantaranya, Danau Toba Sumatera Utara, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Borobudur Jawa Tengah, Bromo Tengget Semeru Jawa Timur, Mandalika Lombok, Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sultra dan Morotai Maltara. 

"Kami sudah menggunakan pola shadow management, dengan mengangkat Pokja Tim Percepatan 10 Destinasi Prioritas. Mereka sedang bergerak," kata Arief Yahya yang didampingi Hiramsyah Sambudhy Thaib, Ketua Pokja Percepatan itu. 

Khusus Tanjung Lesung, pekan lalu Menpar Arief Yahya sudah menindaklanjuti kunjungan ke Seoul Korea Selatan. Dua ada investor yang MoU untuk menanamkan modal USD 500 juta atau sekitar Rp 6,5 Triliun di amenitas dan industri pariwisata di Banten. 

"Tempat lain menyusul setelah dokumen proposalnya tuntas," jelasnya.

Presiden Joko Widodo sendiri meyakini, Proyek Strategis Nasional dapat menggerakkan ekonomi nasional dan menciptakan nilai tambah bagi pembangunan di daerah. Termasuk di dalamnya adalah kawasan pariwisata di 10 Bali Baru itu. Jika itu dilaksanakan di seluruh wilayah nusantara, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan juga Papua, ini akan benar-benar menggerakkan ekonomi masyarakat. 

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis di Kantor Presiden, Senin 6 Juni 2016. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

JAKARTA - Menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo di Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Kawasan Strategis Nasional (KSN),  di Istana,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News