Sidang GNB, Indonesia Ajak Negara ILO Pulihkan Dampak Covid-19 terhadap Dunia Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan Sahil Babayev, Jumat (4/6) malam.

PTM Tenaga Kerja GNB membahas sejumlah isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

"GNB harus mendesak ILO memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi disaksikan Sahil Babayev melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (6/6).

Anwar yang berbicara mewakili Menaker Ida Fauziyah menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua negara. Menurutnya, Anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini.

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak," kata Anwar Sanusi.

Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju.

"Oleh karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang," ujar Anwar.

Ketiga, mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi rencana respons dan pemulihan nasional yang berpusat pada manusia atas permintaan Negara Anggota. Fokus dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas terbatas untuk melaksanakan rencana tersebut.