Sidang Kasus Korupsi Timah, Saksi Bantah Dana CSR untuk Harvey adalah Fee

Menurutnya, setelah berhentinya kerja sama smelter PT Timah dengan perusahaan swasta, dan pengusutan kasus ini oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat ekonomi di Bangka Belitung terpuruk.
"Saya dengar dari media-media, masalah perekonomian Bangka sekarang sangat terpuruk, dan mungkin terendah se-Indonesia, se-Indonesia terendah di 33 provinsi," tuturnya.
Penasihat Hukum (PH) Harvey juga menanyakan mayoritas mata pencarian masyarakat di Bangka Belitung kepada Tamron.
Tamron menuturkan mayoritas mata pencarian masyarakat di Bangka Belitung sendiri merupakan penambang rakyat yang sehari-hari mendapatkan pasir timah untuk menyambung hidupnya.
"Kalau tambang rakyat ini kan banyak rakyat-rakyat kecil yang nambang. Rakyat kecil nambang ada yang (dapat) 10 kilogram, ada yang 6 kilogram," tuturnya.
Dia juga membenarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan tingkat ekonomi menurun dan tingkat kejahatan meningkat sejak kerja sama smelter PT Timah dan perusahaan swasta berhenti.
"Betul (datanya)," kata Tamron.
Merujuk pada Badan Pusar Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung, perekonomian mengalami kontraksi yang signifikan pada triwulan I tahun 2024, dengan penurunan sebesar 7,24 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (Q-to-Q).
Saksi Tamron Tamsil membeberkan keterangan dalam persidangan. Dia membantah tudingan JPU yang menyebutkan dana CSR kepada Harvey merupakan fee
- Sidang Kasus Timah, Ahli Menyoroti Kekeliruan Perhitungan Kerugian Negara
- PT Timah Gugat UU Tipikor Terkait Vonis Ganti Rugi, Pakar Hukum: Kontraproduktif
- Kuasa Hukum Harvey Moeis Bantah Telah Mengajukan Kasasi
- Polemik Tata Niaga Timah Akibat Ketidakjelasan Regulasi Berdampak pada Perekonomian Masyarakat Babel
- Harvey Moeis Kembali Jadi Perbincangan, Ini Sebabnya
- Anggota DPR Apresiasi Hasil Banding Kejaksaan di Perkara Harvey Moeis