JPNN.com

Sidang KSP Indosurya: Pengurus PKPU Verifikasi Faktual 42 Kreditur

Jumat, 19 Juni 2020 – 18:00 WIB
Sidang KSP Indosurya: Pengurus PKPU Verifikasi Faktual 42 Kreditur - JPNN.com
Sidang PKPU KSP Idnosurya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Upaya penyelesaian kewajiban atas permasalahan gagal bayar yang dialami Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terhadap para kreditur atau nasabah anggota koperasi masih terus berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kini, permasalahan gagal bayar itu memasuki proses verifikasi piutang atau bilyet dalam sidang PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang digelar pada hari ini Jumat (19/6).

Tim pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang telah di tunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sidang PKPU hari ini memverifikasi 42 nama kreditur yang dinilai belum memenuhi syarat. Dalam tahapan ini tim pengurus akan melakukan verifikasi berkas-berkas para kreditur tersebut.

Sebagai informasi, keseluruhan tagihan yang sudah terdaftar sebanyak 6000 kreditur. Dari jumlah itu sekitar 309 masuk kategori kreditur terlambat, sekitar 500 kreditur angsuran terkait pesangon, dan 42 kreditur yang namanya tidak ditemukan. Sisanya, sekitar 5271 sudah diakui sementara oleh tim Pengurus PKPU dan sedang dalam perhitungan bunga.

Salah satu tim pengurus Muhamad Arifudin SH MH mengatakan, pihaknya hari ini melakukan verifikasi faktual terhadap 42 kreditur agar kedepannya tidak terjadi kesalahan. Arifudin menerangkan, verifikasi 42 kreditur dilakukan lantaran dalam data debitur nama-nama mereka tidak ditemukan.

"Tagihan belum bisa diverifikasi sebanyak 42 orang, namanya tidak ditemukan di debitur. Untuk 42 orang ini kita akan verifikasi faktual, kita akan minta semua dokumen asli, karena data di debitur namanya tidak ditemukan," ucap Arifudin.

Sempat terjadi perdebatan dalam persidangan terkait hal itu. Namun, permasalahan 42 Nama Kreditur yang dianggap belum memenuhi syarat administrasi itu berhasil ditangahi oleh hakim pengawas.

"Bukan tidak diakui, tapi belum, mungkin misalnya namanya di datanya nama Indonesia terus ada nama lain bukan nama Indonesia. Makannya itu perlu dokumen asli, kita butuh konfirmasi faktual minta semua dokumen aslinya, kemudian kita cocokan," kata Arifudin.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
adil