Sikap Saleh Daulay Soal Kartu Prakerja
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengklaim, sudah mengingatkan pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja. Hal itu dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan permasalahan dalam program Kartu Prakerja.
“Dari awal, saya telah menyuarakan agar kartu prakerja tersebut dihentikan," kata Saleh dalam pesan singkatnya kepada awak media, Sabtu (20/6).
Menurut Saleh, anggaran program Kartu Prakerja bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19), jika dihentikan pemerintah.
"Anggarannya, bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas," ucap dia.
Pada dasarnya, kata Saleh, program Kartu Prakerja bermasalah dari sisi pengawasan. Sebab, pihak ketiga yang menjadi eksekutor program, bukan mitra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi pengawasan.
"Pelaksananya diberikan kepada PMO (program managment officer) yang berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, PMO tersebut tidak memiliki mitra kerja di DPR. Agak kesulitan jika diundang untuk rapat," ucap dia.
Ke depan, dia berharap, pemerintah memperhatikan masukan masyarakat, jika ingin melanjutkan program Kartu Prakerja. Pandangan, masukan, dan kritik atas proram itu demi mencegah munculnya permasalahan.
"Tidak hanya dari sisi rekrutmen peserta, tetapi juga menyangkut penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, serta hal-hal lain yang bersifat teknis," pungkas dia. (mg10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Menurut Saleh, anggaran program Kartu Prakerja bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19), jika dihentikan pemerintah.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Saleh Daulay Respons Positif Pertemuan Prabowo- Cak Imin, Tetapi
- Waketum PAN: Penggunaan Hak Angket di DPR Tidak Diperlukan
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- DPR Soroti Praktik Percaloan Tiket Feri di Pelabuhan
- Kabar Jokowi Berambisi Rebut Ketum PDIP, Dasco: Sebaiknya Tidak Diekspos ke Publik
- AMAN Gugat Jokowi Terkait RUU Masyarakat Adat, Istana Minta Tanyakan ke DPR