Sinabung Sudah Meletus Berkali-kali, BPBD Baru Berdiri
jpnn.com - JAKARTA--Setelah mengalami bencana letusan Gunung Sinabung sejak tahun 2010, akhirnya pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho berharap, meski terlambat pembentukannya, BPBD Kabupaten Karo dapat bekerja maksimal menangani para korban bencana letusan Gunung Sinabung.
"Baru tiga hari lalu dibentuk dengan SK Gubernur. Semoga bisa bekerja maksimal karena selama ini belum ada BPBD dan masih dikerjakan pemerintah daerah dan bimbingan pemerintah pusat," ujar Sutopo usai jumpa pers di Jakarta, Sabtu, (18/1).
Sutopo berharap Pemkab Karo memanfaatkan sebaik-baiknya keberadaan BPBD. Badan baru ini juga diminta bekerja dengan melibatkan BPK dan BPKP dalam menggunakan dana penggunaan bencana.
Hal ini agar dapat dilaporkan secara transparan dan akuntabel pertanggungjawaban penggunaan dananya.
"Ini kan juga terkait politik. Terkadang baru dipilih personilnya, tahu-tahu dimutasi. Susah lagi, kita sudah latih untuk jadi personil BPBD yang profesional ternyata baru beberapa bulan diganti. Kami harapkan tidak ada mutasi-mutasi seperti itu," ujar Sutopo.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah pusat beberapa kali mengeluhkan lambannya pemerintah Kabupaten Karo yang tidak juga membentuk BPBD. Akibatnya, koordinasi penanganan pengungsi menjadi tidak terkoordinir dengan baik. (flo/jpnn)
JAKARTA--Setelah mengalami bencana letusan Gunung Sinabung sejak tahun 2010, akhirnya pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara membentuk Badan Penanggulangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tahanan Polsek Tewas Dianiaya, Ini 5 Orang Tersangkanya
- Polda Riau Ungkap Jual Beli Senpi Ilegal, Pria Ini Masih Dicari Polisi
- Hadiri Peluncuran Koperasi KTNM, Fadel Muhammad Sampaikan Sejumlah Harapan
- Senpi Ilegal Jenis FN Dijual Seharga Rp 10 Juta di Pekanbaru, 4 Orang Pelaku Ditangkap
- Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Segera Bentuk Tim Pencarian Peninggalan Sejarah
- Juaini Taofik ke PPPK: Hati-Hati Menjelang Pilkada, Jangan Masuk ke Politik Praktis